Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.799
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Cita Hukum Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Res Judicata Jurnal Hukum Volkgeist Pagaruyuang Law Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Indonesian Journal of Criminal Law Musamus Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Cepalo SASI Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kewarganegaraan Title of The journal Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal Of Human And Education (JAHE) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Safrin Salam
Faculty Of Law Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Volkgeist

 1 
ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA DAN POLA PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETADI LUAR PENGADILAN salam, safrin
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.83 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.87

Abstract

The contract or agreement is rapidly growing at this time as the consequence logical from the development cooperation business people business. Many business cooperation carried out by businessmen in the form of a contract or written agreement. The purpose of this research is to know and understand the legal analysis against the risks that arise in the agreement as well as to know the form of resolving disputes outside of the courts in the perspective of positive law and Islamic law. The type of research used in this study are normative legal research which in the use of research analysis Techniques used are qualitative techniques for which information unearthed through in-depth interviews and information search through the library, either from legislation, documents relating to the writing of this thesis so that what is in question in the study answered with a maximum. Results of the study showed that a cooperation agreement with Sejahtera Corporateand Adil Makmur potentially cause conflict so that it appears in the dispute between the parties resulting from any such agreement surfaced that there are risks such as risks language, the risk of disputes. To resolve this issue then there needs to be a model of dispute resolution that is ADR in particular using arbitration institutions while the Model dispute resolution outside of court according to ACT No. 30 of 1999 are mediation, arbitration, consilition, which chosen by the parties in accordance with applicable LAW while according to customary law, the dispute could be resolved through private, family, head of the indigenous organizational institution.  
Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri di Indonesia salam, safrin
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.843 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.96

Abstract

Pengiriman TKI ke luar negeri memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya tetapi juga bagi negara tersebut, karena Negara tersebut menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan jawaban atas tidak adanya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunajan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun penelitian. Review hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hukum Politik Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ada 4 (empat) yaitu 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia; 2) Menciptakan pemerataan peluang kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pembangunan nasional dan kebutuhan kabupaten; 3) memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menciptakan kesejahteraan; dan 4) kesejahteraan buruh dan keluarganya sementara Faktor hukum politik implementasi hukum memengaruhi hukum Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri terkait dengan perlindungan hukum di luar negeri memiliki TKI 2 (dua) yaitu 1) Struktur ( Ketenagakerjaan Dewan, b. Menjadi Keluhan minimal yang disediakan oleh Penguasa di luar negeri untuk TKI) dan 2) Substansi.
ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA DAN POLA PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETADI LUAR PENGADILAN safrin salam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.87

Abstract

The contract or agreement is rapidly growing at this time as the consequence logical from the development cooperation business people business. Many business cooperation carried out by businessmen in the form of a contract or written agreement. The purpose of this research is to know and understand the legal analysis against the risks that arise in the agreement as well as to know the form of resolving disputes outside of the courts in the perspective of positive law and Islamic law. The type of research used in this study are normative legal research which in the use of research analysis Techniques used are qualitative techniques for which information unearthed through in-depth interviews and information search through the library, either from legislation, documents relating to the writing of this thesis so that what is in question in the study answered with a maximum. Results of the study showed that a cooperation agreement with Sejahtera Corporateand Adil Makmur potentially cause conflict so that it appears in the dispute between the parties resulting from any such agreement surfaced that there are risks such as risks language, the risk of disputes. To resolve this issue then there needs to be a model of dispute resolution that is ADR in particular using arbitration institutions while the Model dispute resolution outside of court according to ACT No. 30 of 1999 are mediation, arbitration, consilition, which chosen by the parties in accordance with applicable LAW while according to customary law, the dispute could be resolved through private, family, head of the indigenous organizational institution.
Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri di Indonesia safrin salam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.96

Abstract

Pengiriman TKI ke luar negeri memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya tetapi juga bagi negara tersebut, karena Negara tersebut menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan jawaban atas tidak adanya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunajan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun penelitian. Review hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hukum Politik Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ada 4 (empat) yaitu 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia; 2) Menciptakan pemerataan peluang kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pembangunan nasional dan kebutuhan kabupaten; 3) memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menciptakan kesejahteraan; dan 4) kesejahteraan buruh dan keluarganya sementara Faktor hukum politik implementasi hukum memengaruhi hukum Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri terkait dengan perlindungan hukum di luar negeri memiliki TKI 2 (dua) yaitu 1) Struktur ( Ketenagakerjaan Dewan, b. Menjadi Keluhan minimal yang disediakan oleh Penguasa di luar negeri untuk TKI) dan 2) Substansi.
Co-Authors A. ST Kumala Ilyas Albert Pede Andi Marlina Andy Arya Maulana Wijaya Darmawan Wiridin Eko Azhar Hadi Supriyanto Handar Subhandi Bakhtiar Handar Subhandi Bakhtiar Haritsa Haritsa Hasni Hasni Hendrik Ruben Gelong Hijrah Lahaling Imron Rizki A Imron Rizki A Imron Rizki A Jenny K. Matuankotta Kayode Muhammed Ibrahim Kindom Makkulawuzar, Kindom Kingdom Makkulawuzar Kunthi Tridewiyanti La Ode Adnan La Ode Muhammad Karim Mahrita Aprilya Lakburlawal Muh Sutri Mansyah Mustakim La Dee Mya Dita Wulandari Noviyanti Malaha Nurul Miqat Pajaru Lombu Pieter Radjawane Rahmawati Rambu Hada Indah Rambu Susanti Mila Maramba Rasmala Dewi Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Ruliah Ruliah Saharuddin Saharuddin Siti Alfisyahri Lasori Siti Alfisyahrin Lasori Sri Warjiyati Sri Warjiyati Sri Warjiyati Supardi Supardi Umar Umar Faruq Wa Ode Zamrud Waode Novita Ayu Muthmainna Yudin Yunus Yusran Yusran